Pj: 7,5% TKDN Jasa tertinggi Target Capaian TKDN. Pj setinggi-tingginya diberikan sebesar 7,5%. Cara perhitungan diatas dapat digunakan apabila pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan bersifat sudah pasti, antara jumlah barang atau jasa dengan estimasi harga yang telah dianggarkan. Akan tetapi apabila diperlukan provisional harga dan Untukitu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga, namun juga dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan. Dasar Hukum Perhitungan TKDN TKDN mengacu pada : Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Caralainnya adalah dengan meminta sertifikat TKDN yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian terkait produk barang/jasa pada saat melakukan survey pasar. Namun sayang, kewajiban tersebut jarang, jika tidak ingin dikatakan tidak pernah , dimasukan PPK sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam perencanaan pengadaan barang/jasa. TKDNadalah persentase komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang dan jasa atau gabungan antara barang dan jasa. Dalam industri minyak dan gas, lazimnya pengadaan proyek-proyek engineering procurement and construction (EPC) dikerjakan dengan melibatkan banyak komponen seperti bahan baku, mesin, elektrikal, tenaga kerja suro diro joyo diningrat lebur dening pangastuti arti. Cara Menghitung TKDN Barang Cara Menghitung TKDN Barang Sudah mencatat teori dan penjelasan cara menghitung TKDN barang? Sebagai salah satu produsen barang yang kena TKDN, sudah menjadi kewajiban Anda untuk mengetahui bagaimana formulasi perhitungan TKDN barang. Semakin dini Anda mengetahui skema perhitungannya maka semakin baik karena Anda bisa mengelola perhitungan TKDN secara mandiri. Pelajari Cara Menghitung TKDN Barang Mereka yang mengerjakan perhitungan TKDN barang mengerti dengan baik apa saja variabel yang harus dihitung. Pada hakikatnya, beda produk yang Anda produksi berbeda pula formulasi perhitungannya. Demi menghindari kesalahan prosedur perhitungan pelajari terlebih dahulu produk yang Anda produksi dan inputan data TKDN-nya. Informasi mengenai TKDN barang bisa dengan mudah Anda peroleh ketika bekerja sama dengan jasa pengurusan TKDN. Tidak hanya bertanggung jawab dengan perhitungan TKDN jasa, jasa pengurusan TKDN juga sangat handal menghitung TKDN barang. Pengetahuan mereka bisa Anda serap dengan baik ketika melakukan konsultasi rutin. Misalnya, perusahaan Anda membuat produk farmasi maka seperti inilah variabel penghitungan nilai TKDN-nya Faktor Penentu Bobot Perusahaan Ini penentu ini sudah termasuk kandungan bahan baku jenis obat-obatan hingga proses pengemasannya. Faktor penentu bobot perusahaan untuk produk farmasi sesuai dengan jenis produk yang sedang Anda hitung bobot TKDN-nya. Tidak mustahil faktor penentu antara obat sirup dan obat hisap berbeda. Kriteria Isian kriteria ini hanya terdiri dari dua pilihan yakni ada dan tidak ada. Nilai Bobot Akhir Merupakan nilai bobot akhir dari masing-masing faktor penentuan bobot perusahaan. Hasil penilaian bobot akhir ini dalam bentuk persentase. Bobot Maksimum Sebelum masuk ke sub penjumlahan yang menghasilkan nilai TKDN sesungguhnya, perusahaan Anda wajib menginput data persentase bobot maksimum. Sub Total Nilai TKDN Dan terakhir adalah sub total nilai TKDN yang juga dalam bentuk persentase. Besaran nilai TKDN merupakan penjumlahan dari semua inputan data sub total TKDN faktor penentuan bobot perusahaan. Kasarnya, itulah rekapitulasi penghitungan nilai TKDN suatu produk kesehatan. Informasi dan tata cara menghitung TKDN barang terlengkap bisa Anda temukan ketika konsultasi dengan konsultan handal. Sanksi Terhadap Penyedia Jasa & Produsen Barang yang Melanggar Ketentuan TKDN Pencabutan Sertifikat TKDN Mengikuti Peraturan Pemerintah setidaknya ada 3 sanksi yang penyedia jasa atau produsen barang dapatkan ketika tidak mengurus sertifikasi TKDN. Sanksi yang paling berat dan bisa mematikan bisnis Anda adalah pencabutan sertifikat TKDN. Tanpa sertifikat TKDN artinya perusahaan Anda tidak bisa mengikuti tender dan melakukan berbagai kegiatan bisnis lainnya. Semakin lama Anda tidak urus TKDN maka semakin banyak pula kerugian yang Anda dapatkan. Masuk Daftar Hitam Mempelajari cara menghitung TKDN barang terbaru rasanya jauh lebih baik daripada masuk daftar hitam. Perusahaan yang memperoleh sanksi ini akan mendapatkan image buruk baik dari pemerintah maupun perusahaan lainnya. Coba bayangkan jika Anda merupakan jasa konstruksi kemudian masuk daftar hitam? Selain kehilangan tender yang keuntungannya sangat besar, Anda juga akan kehilangan kepercayaan dari perusahaan swasta rekanan maupun pemerintah. Bila terus Anda biarkan tanpa pengendalian tidak mustahil perusahaan akan gulung tikar. Denda Administratif Peraturan mengenai denda administratif cukup beragam. Agar tidak mengalami penyimpangan atau kesalahpahaman silahkan pelajari aturannya dengan baik dan cermat. Masih ragu mengurus sertifikasi TKDN padahal ada banyak macam sanksi yang menunggu? Menghitung dan mengurus sertifikasi TKDN memang tidak mudah tapi bukan berarti mustahil. Anda bisa menghubungi jasa pengurusan TKDN untuk mempelajari cara menghitung TKDN barang sekaligus urus penerbitan sertifikatnya. Baca Juga WIUP dan IUP INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI CALL / WA +62811-1280-843 Catur Iswanto Email info Cara Perhitungan & Proses TKDN atas Produk Barang / Jasa Saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan TKDN - Tingkat Kemampuan Dalam Negeri terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan TKDN pada produksi manufaktur di Indonesia. Dasar Hukum Permen Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Permen Perindustrian no. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2018, Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Sektor Prioritas Penerapan TKDN TKDN atau Tingkat Kemampuan Dalam Negeri, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Dalam membantu program Pemerintah mengoptimalkan TKDN, maka sektor-sektor tertentu wajib memiliki TKDN dengan penetapan nilai prosentase yang sudah diperhitungkan. Beberapa sektor yang diterapkan dalam mengoptimalkan penerapan TKDN adalah Industri Alat Kesehatan, nilai rata-rata >60% Industri Alat Mesin Pertanian, nilai rata-rata >43% Industri Ketenagalistrikan Produk Ketenagalistrikan Nasional, nilai rata2 TKDN > 40% Pembangkit Listrik, nilai rata-rata TKDN > 30-70% Jaringan Transmisi, nilai rata-rata TKDN >56-76% Gardu Induk, nilai rata-rata TKDN >17-65% Industri Peralatan Migas, nilai rata-rata >25-40% Pengoptimalan TKDN inipun berlaku bagi beberapa proyek yang wajib memiliki nilai TKDN dengan prosentase tertentu sesuai dengan jenis produk barang / Jasa, dan diumumkan langsung pada Lelang / Tender. Untuk mengetahui informasi Tender Proyek, anda bisa akses dan membership di Teknis Perhitungan TKDN Bagi anda yang dipersyaratkan memiliki TKDN dengan prosentase tertentu, pahami dulu bagaimana teknis perhitungannya. Penilaian TKDN berdasarkan produk barang / jasa dan dapat ditambah dengan nilai BMP yaitu Bobot Manfaat Perusahaan. Penilaian Produk Barang / Jasa Ada 3 Komponen yang perlu diperhitungkan 1. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. 2. Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri 3. Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Penilaian pada BMP BMP atau Bobot Manfaat Perusahaan, adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan community development; serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual. Nilai tambah pada BMP sangat berpengaruh besar terhadap hasil penilaian TKDN. Jadi, sangatlah penting bagi perusahaan meningkatkan CSR, memperdayakan UMKM dll. Formulasi Perhitungan TKDN TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi ini merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi tsb meliputi biaya untuk bahan material langsung; biaya tenaga kerja langsung; dan biaya tidak langsung pabrik factory overhead; tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan company overhead, dan Pajak Keluaran. Penentuan KDN Barang Bahan material langsung berdasarkan negara asal barang country of origin; Alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan Tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan. Manfaat Menggunakan Jasa Amarta Consulting Kami sebagai konsultan pendampingan perhitungan TKDN membantu anda dalam memenuhi persyaratan administrasi perusahaan hingga perusahaan dianggap LAYAK mendapatkan estimasi nilai kandungan dalam negeri atas produk yang di produksi sesuai dengan peraturan & perundang-undangan yang berlaku. Hemat waktu & energy untuk mendapatkan konsultasi yang transparansi secara akurat & teknis Mendapatkan arahan dalam pengumpulan data & assessment Mendapatkan informasi perkiraan prosentasi yang akan didapatkan berdasarkan self assessment secara awal Mendapatkan arahan langsung atas kekurangan persyaratan yang dibutuhkan mulai dari Legalitas Perusahaan, Laporan Perpajakan, hingga Data Teknis yang dibutuhkan Memaksimalkan data anda dengan baik & benar mencapai nilai TKDN yang diharapkan Laporan data / presentasi cukup anda wakilkan kepada kami Perusahaan anda terdaftar ONLINE & siap tempur mengikuti tender / lelang Pemerintah dengan nilai TKDN yang memuaskan Info lengkap, silakan hubungi Marketing Konsultan kami Download Free XLSXDownload Free PDF57920224-cara-membuat-dan-menghitung-TKDN57920224-cara-membuat-dan-menghitung-TKDN57920224-cara-membuat-dan-menghitung-TKDN57920224-cara-membuat-dan-menghitung-TKDNStefanus Letsoin Bimtek TKDN Memahami Dan Menghitung Tingkat Komponen Dalam Negeri/ TKDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun 2021 - 2022 Bimtek TKDN Memahami Dan Menghitung Tingkat Komponen Dalam Negeri/ TKDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun 2021 – 2022 Dengan Hormat Menjelaskan tentang tatacara penghitungan TKDN dalam Pengelolaan Rantai Suplai khususnya tatacara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penting untuk diketahui oleh para pelaku kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS, para penyedia barang dan jasa, serta oleh semua pihak yang sendiri adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di beberapa instansi pemerintahan. Khusus dalam bidang industri manufaktur, setiap perusahaan didorong pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan Komponen Dalam Negeri, contohnya dalam proyek-proyek Engineering Procurement & Construction EPC, karena untuk pengadaan procurement, banyak mesin dan alat-alat yang bahan bakunya berasal dari luar negeri tapi perakitannya dilakukan di dalam negeri. Pemerintah akan memberikan insentif terhadap TKDN tertentu yang dimasukkan dalam proses produksi pada pelbagai jenis industri. Harapan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri TKDN yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia. Kewajiban ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi setiap instansi pemerintah Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dan di dalam Pasal 7 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN bagi setiap BUMN, anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi bagi BUMN diwajibkan untuk melakukan monitoring penggunaan produk dalam negeri dan membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Meskipun telah diwajibkan oleh kedua peraturan tersebut, namun masih banyak ditemukan insan pengadaan di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN yang belum memahami cara melakukan perhitungan TKDN tersebut, termasuk mempraktekkannya di dalam setiap proses pengadaan barang/jasa. Pentingnya Pemahaman TKDN Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Prinsip Dasar Perhitungan TKDN Pada Pengadaan Pemerintah Dan BUMN Konsep Dasar Perhitungan TKDN Cara Mengimplementasikan TKDN Pada Proses Pengadaan Tatacara Perhitungan TKDN Barang & Studi Kasus Tatacara Perhitungan TKDN Jasa & Gabungan & Studi Kasus Cara Membuat Penilaian Sendiri Self Assessment TKDN Jasa & EPC Cara Mengimplementasikan TKDN Pada Proses Pengadaan Tatacara Perhitungan TKDN Produk Farmasi & Studi Kasus Tatacara Perhitungan TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet & Studi Kasus Tatacara Perhitungan TKDN Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Termasuk PLTS & Studi Kasus Manfaat Penerapan TKDN Tingkat Komponen Dalam Negeri Terciptanya lapangan tenaga kerja baru. Industri dalam negeri akan terus memproduksi barang atau komponen tersebut, bila industri terus beroperasi maka akan ada penyerapan tenaga kerja. Di sektor supporting perusahaan atau industri dalam negeri ada UKM yang menjual makanan, minuman dan snack kepada karyawannya sehingga ekonomi disekeliling industri dalam negeri akan terus bergerak. Penambahan pemasukan pajak penghasilan PPh terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia. Sebab, selama ini produk-produk yang diimpor masih ada yang bersifat free on board FOB luar negeri. Pemerintah sebagai lembaga penarik pajak, tentu diuntungkan bila ada pemasukan dari sektor pajak karena industri beroperasi Terciptanya supply-chain dengan ekosistem yang baik, di mana para vendor komponen terdorong membuka pabriknya di Indonesia untuk menyuplai ke pabrikan perakitan yang banyak itu. Potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia Afrika. Hal tersebut akan tercapai, bila ekosistem komponen dan perakitan sudah berjalan dengan baik. Terciptanya kesetaraan antara pemain merek lokal dan merek luar dalam hal produksi dan kewajiban transaksi dalam rupiah serta kewajiban PPh. Untuk Memehami Opsi Di Atas Maka Kami Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan Bersama Para Pakar dan Narasumber Berpengalaman Selama 20 Tahun Akan Melaksanakan tentang Bimtek TKDN Memahami Dan Menghitung Tingkat Komponen Dalam Negeri/ TKDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun 2021 – 2022 Info Tanggal Informasi Jadwal dan Tanggal Pelaksanaan Silahkan klik dan Download KELAS YANG DAPAT DIPILIH KELASA TATAP MUKA KELAS ONLINE VIA APLIKASI ZOOM Investasi Biaya Biaya Training / Pelatihan Sebesar Rp Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Sudah Termasuk Akomodasi Hotel Biaya Training / Pelatihan Non Akomodasi Hotel Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Biaya Training Pelatihan Online Rp. Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Bagi Pemda Yang Sudah Menerapkan Transaksi Non Tunai Pembayaran Dapat Di Transfer Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Graha No 121-00-0738303-1 An Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan Bagi Pemda Yang Belum Menerapkan Transaksi Non Tunai / Pembayaran Di Tempat Pada saat Regestrasi Hotel Menginap 3 Malam Twin Share Bagi Peserta Menginap Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 2 hari Mendapat Tanda Peserta Bimtek Mendapat Tas Eksklusif Mendapat Konsumsi Coffe Break 2x dan Lunch 2x Mendapat Dinner 3x bagi peserta yang menginap Mendapat Kelengkapan Bimtek Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek Mendapat Flasdisk 8 GB Mendapat Dokumentasi Kegiatan Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang Mendapat Sertifikat Training Pelatihan PUSDIKLAT LSMAP City Tour Sesuai Daerah Tempat Pelaksanaan Bimtek Yang dipilih Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu,tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ☎ 021 21202049, ? 0821-1414-0177, ? 0812-8862-1238 Dasar Hukum Permen Perindustrian No. 29/2017 Permen Perindustrian No. 04/2017 Permen Perindustrian No. 16/2020 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Permen Perindustrian No. 16 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Permenprin No. 54 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenprin No. 5 Tahun 2017. Untuk memudahkan anda untuk mengupdate jadwal bimtek maka kami lampirkan jadwal kegiatan bimtek diklat yang sengaja kami siapkan untuk bapak/ibu download. JADWAL BIMTEK DIKLAT LSMAP TAHUN 2023

cara membuat tkdn pengadaan barang